DAS dan Alih Fungsi Lahan Harus Jadi Fokus Pengawasan Pemprov

BENGKULU RU – Kondisi kerusakan sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang sudah sedemikian parah, harus menjadi salah satu fokus pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Bukan itu saja, ancaman alih fungsi lahan terutama areal persawahan menjadi perkebunan atau peruntukkan lain juga diperlakukan serupa.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Tantawi Dali, S.Sos, MM mengatakan, terkait kondisi DAS dan ancaman alih fungsi lahan merupakan catatan yang diberikan terkait Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). “Permasalahan ini menjadi perhatian kita, agar kedepannya Pemprov dapat fokus mengawasi baik DAS ataupun alih fungsi lahan,” ungkap Tatawi, Minggu (2/5).

Seperti DAS, lanjut Tantawi, pihaknya sudah memantau langsung ke sejumlah titik, dan faktanya DAS-DAS yang ada tidak terpelihara dan kerusakannya sudah sangat parah. Bahkan terlihat perkebunan kelapa sawit, sama sekali tidak mengindahkan kaidah penanaman pada areal DAS.

“Tentu saja ini sampai terjadi lantaran lemahnya pengawasan dari pemerintah,” sesal Politisi NasDem ini.

Menurutnya, dengan lemahnya pengawasan terhadap ancaman kerusakan DAS ini, bisa-bisa kedepannya berakibat fatal terutama bagi masyarakat.

“Seperti bencana banjir bandang, inikan salah satu penyebabnya karena kerusakan DAS yang parah. Jangan nanti setelah bencana benar-benar terjadi, baru pemerintah sibuk bicara soal DAS,” sindirnya. Bersambung………. (Baca selengkapnya di Surat Kabar Harian Radar Utara, edisi Senin, 3 Mei 2021) Atau berlangganan E-Paper Radar Utara melalui LINK INI